Kemenkes menanggapi Regulasi mengenai Kontroversi Bahaya Vape

Hidup Sehat – Rokok elektrik atau lebih dikenal dengan nama Vape tengah digandrungi banyak peminat kini sedang mengalami perdebatan akan keberadaannya di Indonesia. Banyak yang menganggap bahwa vaper memiliki tingkat bahaya yang sama dengan rokok pada umumnya. Berdasarkan pada kasus kerusakan paru yang terjadi di AS yang hingga saat ini sudah memakan 11 korban, bahkan dianggap Vape memiliki tingkat yang lebih membahayakan dibanding dengan rokok konvensional pada umumnya.

Kini semakin banyak kalangan yang meminta pelanggaran penggunaan vape di Indonesia, namun belum ada dikeluarkan regulasi soal peredaran vape. Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa tengah merevisi regulasi yang akan dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Dr Cut Putri Arinie selaku Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI turut berpendapat “Kita butuh dukungan dari seluruh unsur penggiat sebagai dalam upaya merevisi  Peraturan Pemerintah 109 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif”.

Dijelaskan lagi oleh dr Cut Putri Arinie  bahwa wewenang mengenai izin vape bukan terletak pada Kemenkes, tetapi ada 32 lembaga kementerian lain yang berwewenang di hulu. Namun Kemenkes hanya mengurus dampak yang akan diakibatkan oleh penggunaan vape.

Oleh karena itu, dr Cut Putri Arinie menegaskan bahwa Kemenkes akan terus aktif dalam melakukan upaya aksi pencegahan akan dampak vape. Salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan  menerapkan Kawasan tanpa asap rokok di beberapa titik daerah yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya Publikasi mengenai bahaya vaping ini sudah bisa disebarluaskan, karena memang sudah adanya bukti yang jelas. Jangan sampai promosi akan bahaya menjadi kalah, jelasnya lagi.